Ruwetnya Industri Digital Indonesia

Industri digital Indonesia saat ini nampak terus berkembang dengan semakin banyaknya pengguna internet baik yang menggunakan perangkat genggam atau smartphone maupun yang menggunakan komputer atau laptop.  Pertumbuhan e-commerce atau toko daring di Indonesia cukup pesat, data yang disampaikan Celios menunjukkan bahwa 17% dari 181,9 juta pengguna internet di Indonesia aktif melakukan pembelian daring.

Hal ini membuat e-commerce menjadi pendorong utama perkembangan industri digital dengan GMV sekira Rp473 triliun pada 2025.  Pertumbuhan yang cukup pesat ini menunjukkan potensi yang sangat besar, apalagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang juga sangat besar.  Hal ini belum lagi terkait game online yang juga menjadi penggerak induatri digital di Indonesia.  Namun sayangnya angka sebesar itu Indonesia justru hanya menerima sebagaian kecil saja sedangkan pihal asing yang paling banyak menikmatinya.

Pesatnya pertumbuhan Industri digital juga terkait dengan layanan data serta data center yang juga terus tumbuh namun dengan segudang persoalan.  Masalah regulasi menjadi beban utama bagi operator seluler maupun penyedia data center karena tingginya biaya.  Untuk membangun sebuah data center saja membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk perizinan karena melibatkan banyak lembaga baik pusat maupun daerah.  Hal ini membuat biaya pembangunan data center di Indonesia menjadi mahal mulai dari lahan, perizinan yang tak murah bahkan ada biaya yang terkait dengan ormas.

Baca juga: EDGE Bangun Data Center yang Berkelanjutan di Indonesia

Sementara itu operator seluler yang saat ini mengerucut menjadi hanya ada tiga operator menjadikan industri ini menjadi semakin sehat karena membuatnya semakin efisien.  Sekjen ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia), Merza Fachis mengungkapkan bahwa biaya atau beban biaya yang ditanggung operator seluler terkait regulasi cukup besar.

Beban biaya operator seluler kepada pemerintah Indonesia sangat tinggi, mencapai 13,15% pada 2024 atau naik dari 11,4% pada 2022 dari total pendapatan kotor. Komponen utamanya adalah Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (USO) sebesar 1,25% pendapatan, biaya regulasi, serta biaya registrasi kartu SIM.  Merza berharap biaya ini bisa ditekan hingga 8% jika ingin operator seluler kita lebih sehat.

Merza juga mengungkapkan bahwa ada beberapa komponen kontribusi kewajiban yang sudah tidak relevan lagi seperti seperti sambungan telefon.  Hal ini karena sambungan suara kini bisa dilakukan tidak hanya oleh operator seluler saja namun oleh banyak layanan seperti Whatsapp yang sudah bisa melakukan panggilan suara bahkan aplikasi gojek sekalipun dan mereka tidak dibebani biaya kontribusi.  Belum lagi masalah Starlink yang hingga sekarang masih ruwet.

Forum diskusi yang dihadiri oleh Sekjen ATSI, Mastel, IDPRO serta Celios