Pemerintah Cari Mitra Bangun Jaringan 4G di wilayah 3T

Usai mencanangkan pembangunan jaringan telekomunikasi di 7.904 desa dan kelurahan di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal),  Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan akan menerapkan sistem kerja sama operasi (KSO) dengan operator seluler untuk membangun jaringan telekomunikasi 4G di desa dan kelurahan di wilayah 3T tersebut.

“BAKTI Kominfo sedang melalui proses penetapan kerja sama operasi dengan perusahan operator seluler yang memiliki lisensi di Indonesia. Seleksi penyedia layanan seluler untuk BTS 4G di wilayah 3T ini tidak kalah pentingnya dari pembangunan infrastruktur itu sendiri,” demikian diungkapkan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Latif dalam Konferensi Pers Penyelenggaraan Layanan Seluler pada BTS 4G di Wilayah 3T, dari Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Dalam memastikan hak masyarakat Indonesia mendapatkan layanan yang berkualitas, terjangkau, dan terjamin keberlangsungannya, Pemerintah tidak bisa melakukan seorang diri.  Karenanya Kementerian Kominfo menetapkan KSO melalui seleksi yang akuntabel dan transparan sehingga mendapatkan mitra KSO yang andal dan kompeten. “Dan juga memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal ketika proses transformasi digital berjalan di republik ini,” tutur Anang.

Pembagian tugas dalam penyelenggaraan layanan Telekomunikasi 4G di wilayah 3T ini dapat mempercepat implementasi layanan 4G di wilayah 3T dan meringankan beban anggaran pemerintah yang terbatas.  Dalam skema KSO ini, BAKTI Kominfo bertanggung jawab melakukan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur BTS 4G, termasuk di dalamnya menyediakan lahan. Sementara, mitra operator seluler bertanggung jawab menyediakan layanan 4G kepada pelanggan, termasuk di dalamnya melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan 4G secara keseluruhan.

Selama ini operator seluler enggan membangun infrastruktur di wilayah 3T karena tidak menguntungkan sedangkan investasi yang dikeluarkan tinggi.  Karenanya pemerintah melalui BAKTI bersedia membangun infrastrukturnya sedangkan operasionalnya diserahkan ke pihak operator swasta.  Ibaratnya pemerintah membangun jalan bebas hambatannya sedangkan mobil yang menggunakannya adalah operator swasta.

Mengingat kini sudah memasuki pertengahan 2021,  maka Pembangunan ini dilakukan dalam dua tahap, di mana 4.200 desa kelurahan dilakukan pada tahun 2021 ini, dan 3.704 desa dan kelurahan lainnya dilakukan di tahun 2022.   Siapa sajakah yang akan terpilih dalam mengoperasikan layanan 4G di wilayah 3T?  Kita tunggu saja kabarnya ya.